Dasar Hukum PPID Seppong

24 Oktober 2024
Administrator
Dibaca 16 Kali
Dasar Hukum PPID Seppong

Undang Undang Republik Indonesia

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi

  1. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
  2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
  3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
  4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
  5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negri

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Desa Seppong

  1. Peraturan Desa Seppong Nomor 5 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Desa Seppong

Peraturan Kepala Desa Seppong

  1. Peraturan Kepala Desa Seppong Nomor 8 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Surat Keputusan Kepala Desa Seppong

  1. Surat Keputusan Kepala Desa Kalibamamase Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pejabat Penggelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Seppong